NADIKABAR.COM — Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Selasa (29/9) memperingatkan bahwa pihaknya berpotensi menghentikan bantuan bagi lebih dari 8 juta orang akibat penurunan tajam pendanaan.
“Pendanaan yang tersedia turun dari 5,2 miliar dolar AS (sekitar Rp92,9 triliun) menjadi 3,9 miliar dolar AS (sekitar Rp69,7 triliun) antara 2024 dan 2025, dan hingga akhir Juli 2026, UNHCR baru menerima 32 persen dari kebutuhan pendanaan sebesar 8,5 miliar dolar AS (sekitar Rp151 triliun) untuk tahun ini, sementara jumlah orang yang menjadi mandat perlindungan UNHCR tetap berada pada tingkat tertinggi secara historis,” kata UNHCR dalam sebuah pernyataan.
Akibatnya, hampir 8,3 juta pengungsi, serta orang-orang yang terpaksa mengungsi dan individu tanpa kewarganegaraan lainnya, berisiko kehilangan akses terhadap bantuan yang menyelamatkan jiwa, tambah badan tersebut.
“Menghadapi sumber daya yang menurun tajam, UNHCR telah melakukan reformasi besar dan langkah-langkah prioritas yang sulit untuk melindungi pekerjaan yang paling penting. Namun, skala dan berlanjutnya kekurangan pendanaan berarti bahwa bahkan upaya perlindungan dan pencarian solusi yang menjadi prioritas tertinggi UNHCR kini turut terdampak,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Potensi pemotongan bantuan itu akan berdampak pada dukungan untuk memperoleh dokumen, reintegrasi, dan mencapai kemandirian dari bantuan kemanusiaan di Suriah, Afghanistan, Chad, Irak, dan negara-negara lainnya, tambah pernyataan tersebut.
Penerjemah: Asri Mayang Sari
