NADIKABAR.COM — United Nations Information Centre (UNIC) Indonesia menilai media massa berperan strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap migrasi sehingga perlu mengedepankan akurasi, perspektif kemanusiaan, dan etika dalam memberitakan persoalan pekerja migran, pengungsi, maupun korban perdagangan orang.
"Di balik setiap angka migrasi, ada manusia. Di balik setiap peristiwa, ada kehidupan. Dan di balik setiap berita yang kita tulis, ada tanggung jawab terhadap mereka yang kisahnya kita ceritakan," kata Deputy Director UNIC Indonesia Siska Widyawati dalam kegiatan Journalist Training and Fellowship IOM di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu.
Ia mengatakan, migrasi kerap hadir dalam pemberitaan sebagai persoalan atau krisis, padahal perpindahan manusia merupakan bagian dari kehidupan yang didorong berbagai alasan, mulai dari mencari pekerjaan, pendidikan, keselamatan hingga kesempatan hidup yang lebih baik.
Menurut dia, pemberitaan migrasi tidak boleh hanya berfokus pada peristiwa perpindahan manusia, tetapi juga harus menggali cerita, pengalaman, harapan, serta risiko yang dihadapi orang-orang di balik peristiwa tersebut.
"Ketika kita memberitakan migrasi, kita tidak hanya sedang melaporkan sebuah peristiwa. Kita sesungguhnya sedang menceritakan kehidupan manusia," ujarnya.
Siska menjelaskan Indonesia memiliki posisi penting dalam dinamika migrasi global, baik sebagai negara asal jutaan pekerja migran maupun negara transit bagi pengungsi dan pencari suaka yang meninggalkan negara asal akibat konflik, kekerasan, penindasan, dan persekusi.
Mengacu pada data IOM yang digunakan dalam kerangka acuan kegiatan tersebut, hingga September 2025 tercatat lebih dari 5,3 juta pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri.
Angka tersebut, katanya, tidak sekadar menunjukkan besarnya mobilitas tenaga kerja, tetapi juga menggambarkan kehidupan jutaan keluarga yang bergantung pada aktivitas migrasi.
Di sisi lain, berbagai persoalan masih membayangi mobilitas manusia, seperti perdagangan orang, penyelundupan migran, eksploitasi tenaga kerja, serta penyebaran informasi keliru yang dapat memicu stigma terhadap kelompok migran.
Oleh karena itu, ia mengingatkan pilihan kata, judul, dan foto dalam pemberitaan dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang migran. Pemberitaan yang tidak sensitif bahkan berpotensi memperkuat diskriminasi dan menimbulkan penderitaan baru bagi korban.
Ia mencontohkan korban perdagangan orang yang identitasnya terungkap melalui pemberitaan sensasional dapat mengalami penderitaan berulang akibat kehilangan privasi dan menghadapi stigma di lingkungan sosialnya.
"Seorang korban perdagangan manusia, misalnya, tidak boleh mengalami penderitaan kedua karena identitasnya terungkap atau kisahnya disajikan secara sensasional di media," katanya.
Siska merujuk panduan IOM tentang peliputan migrasi beretika, Narrating Migration, yang menekankan lima prinsip utama, yakni mengutamakan fakta, memahami aspek hukum, menjunjung nilai kemanusiaan, memberikan ruang bagi berbagai suara, serta menentang ujaran kebencian.
Ia menegaskan prinsip tersebut tidak berarti jurnalis harus mengurangi sikap kritis terhadap persoalan migrasi. Sebaliknya, media tetap perlu berani mengungkap pelanggaran, menguji kebijakan, dan meminta pertanggungjawaban pihak berwenang dengan tetap menjaga martabat manusia.
"Kita tentu tidak ingin media berhenti bersikap kritis. Justru sebaliknya. Kita membutuhkan jurnalisme yang berani mengungkap adanya pelanggaran, mempertanyakan kebijakan, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang berwenang," ujarnya.
Ia juga menegaskan kemitraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan media bukan bertujuan mendorong pemberitaan positif terhadap lembaga internasional tersebut, melainkan membangun ekosistem informasi yang independen, profesional, kritis, dan berbasis fakta.
Siska berharap pelatihan yang berlangsung selama dua hari itu dapat memperkuat kapasitas jurnalis dalam menghasilkan liputan migrasi yang lebih mendalam dan berimbang, terutama di NTT yang memiliki kedekatan geografis dan sosial dengan berbagai persoalan mobilitas manusia.