Ia mengatakan UPI berkomitmen mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.
Menurut Didi, penyelesaian proyek harus dilakukan melalui dua aspek, yakni penuntasan proses hukum dan penyelesaian pembangunan fisik sesuai ketentuan yang berlaku.
Pihak kampus juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan menjalankan tanggung jawab institusional agar pembangunan fasilitas pendidikan tersebut tidak terbengkalai serta dapat dimanfaatkan sesuai tujuan awal.
Rektorat UPI turut menyampaikan apresiasi atas perhatian, dukungan, dan doa dari sivitas akademika serta masyarakat terhadap penanganan perkara tersebut sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap tata kelola perguruan tinggi.
