NADIKABAR.COM — DPR bakal menggelar Sidang Paripurna untuk membahas hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh delapan fraksi partai politik, Kamis (12/11) besok.
Usul hak menyampaikan pendapat dikemukakan sebagai respons terhadap polemik ijazah Gibran yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Wacana pemakzulan pun mengemuka.
"Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, Pak Cucun, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Wakil Ketua DPR Saan Mustofa di hadapan wartawan usai menerima usulan dari perwakilan fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Saan mengatakan sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi partai politik telah meneken dokumen hak menyatakan pendapat.
Menurut Saan, jumlah ini sudah melebihi dari syarat minimal yakni 25 anggota dari lintas fraksi untuk dapat diproses kepada pimpinan DPR RI.
Saan merujuk pada ketentuan HMP yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019.
