Soedeson menambahkan, ketentuan itu dimaksudkan agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada para korban. la mencontohkan kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi kemudian melarikan diri atau melakukan penggelapan sehingga menyebabkan kerugian.

Ada pula contoh kasus biro perjalanan atau travel bodong yang menghimpun dana masyarakat untuk keperluan ibadah, tetapi tidak memenuhi kewajibannya.

"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," katanya.