NADIKABAR.COM — Ketua DPR Puan Maharani menekankan bahwa pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah 18 tahun berada di DPR tanpa desakan dan paksaan. Puan menjelaskan UU Perampasan aset dibahas dan disahkan sesuai dengan prosedur legislasi.

"Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulilah, Insyallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang," kata Puan sebelum mengesahkan UU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Puan menyampaikan UU Perampasan Aset disahkan tanpa desakan. Ketua DPP PDIP itu juga menekankan tidak ada paksaan dari pihak manapun dari sejak pembahasan hingga pengesahan.

"Tadi sudah disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ucap dia.