"Jabatan publik itu bukan sekadar kekuasaan. Ada tanggung jawab konstitusional yang melekat di dalamnya. Rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin agar amanah itu dijalankan sesuai aturan. Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik, kita tidak boleh menutup mata. Justru harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi secara terbuka," tuturnya.

Deni berharap dinamika politik nasional saat ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ia mengingatkan bahwa loyalitas kepada negara dan konstitusi harus ditempatkan di atas loyalitas kepada individu maupun kelompok politik.

"Saya berharap demokrasi kita tidak berhenti pada prosedur, tetapi benar-benar dijalankan dengan menjunjung tinggi konstitusi. Para pemimpin negara harus memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap konstitusi. Bagi saya, yang harus kita bela adalah konstitusi, demokrasi, dan kepentingan rakyat," pungkasnya.