Ia mengatakan pelaksanaan pembangunan hunian tetap juga perlu disertai pemantauan yang terukur. Pengawasan tidak hanya mencakup progres fisik pembangunan, tetapi juga realisasi keuangan, mutu pekerjaan, kesesuaian jadwal, serta penyelesaian kendala di lapangan.
Menurutnya, setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan perlu disertai penanggung jawab dan target waktu penyelesaian yang jelas. Langkah tersebut diperlukan agar proses pembangunan berjalan terarah dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang menantikan hunian layak.
Selain validasi data penerima manfaat, pemerintah perlu memastikan kesiapan lahan, kejelasan status hukum, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari potensi bencana. Hunian yang dibangun juga harus didukung infrastruktur dasar, seperti akses jalan, air minum, sanitasi, listrik, dan fasilitas pelayanan masyarakat.
“Hunian tetap harus memenuhi persyaratan teknis. Keselamatan bangunan, serta didukung akses jalan, air minum, sanitasi, listrik, fasilitas pelayanan dasar, dan lokasi hunian juga harus mempertimbangkan akses masyarakat,” katanya.
