NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan pemerintah untuk menyiapkan clean air shelter atau ruang perlindungan udara bersih di wilayah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyoroti kasus ISPA yang melonjak akibat dari asap karhutla.
"Sebanyak 283 ribu kasus ISPA dilaporkan terjadi di tujuh provinsi terdampak karhutla, dan lebih dari 63 ribu kasus terjadi pada balita. Sementara itu, di Palangka Raya, Indeks Standar Pencemar Udara bahkan dilaporkan sempat menembus angka 4.000. Padahal, angka 300 saja sudah masuk kategori berbahaya! Ini bukan lagi sekadar bencana karhutla. Ini sudah menjadi krisis kesehatan masyarakat!" kata Charles dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).
Charles mengatakan banyak rumah masyarakat yang sudah tercemar oleh polusi asap karhutla. Ia mengusulkan clean air shelter disiagakan pada tempat pengungsian untuk para balita, ibu hamil, lansia hingga masyarakat dengan gangguan pernapasan.
"Inilah mengapa pemerintah harus segera menyediakan clean air shelter atau ruang perlindungan udara bersih. Kita tidak harus membangun gedung baru. Sekolah, kantor pemerintah, dan fasilitas publik bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlindung, dilengkapi penyaring udara HEPA untuk mengurangi paparan asap," kata Charles.
"Fasilitas ini bisa difungsikan sebagai tempat pengungsian sementara terutama keluarga dengan balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan," tambahnya.
Legislator PDIP ini menyinggung negara lain yang memiliki fasilitas publik untuk perlindungan udara bersih. Ia mengatakan perlindungan kesehatan bagi rakyat tak harus menunggu sampai api bisa dipadamkan.
"Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya. Saya mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperbanyak clean air shelter, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya," kata Charles.
"Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Pastikan penyaring udaranya berfungsi, kualitas udara dipantau, dan aksesnya gratis," sambungnya.
Ia menyebut karhutla di sejumlah wilayah RI belum bisa diprediksi kapan akan padam seluruhnya. Kendati demikian, ia meminta pemerintah mengambil langkah yang konkret untuk penanganan.
"Pemerintah sepertinya tidak bisa menjamin kapan api akan padam. Tetapi pemerintah punya kewajiban untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara beracun tanpa tempat berlindung!" pungkasnya.
