NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya memperkuat standardisasi, pengawasan, dan tata kelola kolaboratif agar jejak peradaban laut Nusantara tetap lestari. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari upaya memperkokoh identitas bangsa.
"Negara kita adalah negara maritim, kita harus memiliki cara pandang bahwa perairan dan daratan merupakan satu kesatuan. Museum bahari harus mampu menjadi bagian dari instrumen penguatan kedaulatan bangsa," kata Lestari, Kamis (1/10/2026).
Hal tersebut disampaikan saat membuka Forum Diskusi Aktual Berbangsa Bernegara (FDABB) bertema 'Laut yang Menyatukan Indonesia: Menghidupkan Kesadaran Kebangsaan dari Museum Bahari' di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).
Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah kelautan dapat memperkuat ikatan batin warga negara.
"Catatan sejarah dan bukti material yang tersimpan di museum harus mampu memberi gambaran sejarah kita di masa lalu," ujarnya.
Dia juga menyoroti upaya pelestarian museum bahari yang sejatinya sudah memiliki payung hukum. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari memadai.
"Regulasi sudah ada, tetapi apakah hal itu sudah membuat para pemangku kepentingan mengalokasikan anggaran dan langkah pelestarian yang memadai?" ungkapnya.
Menurutnya, tata kelola kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta perlu dirumuskan secara sistematis.
"Seluruh warga negara memikul tanggung jawab peradaban untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya maritim Nusantara," tuturnya.
Sebagai informasi, diskusi tersebut digelar atas kerja sama MPR RI, Yayasan Mitra Museum Jakarta, dan Forum Diskusi Denpasar 12.
Diskusi yang dimoderatori jurnalis Metro TV Indra Maulana itu menghadirkan Penasihat Khusus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI (Kemdiktisaintek) Laksamana TNI (Purn.) Marsetio, sejarawan Susanto Zuhdi, dan Direktur Eksekutif Musee ID Nofa Farida Lestari sebagai narasumber.
