NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan penambahan anggaran riset 2027 menjadi sekitar Rp 6 triliun tidak otomatis memperbaiki ekosistem riset nasional. Ia menilai efektivitas pemanfaatan dana harus diukur dari keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan nasional, bukan sekedar dari besarnya nominal anggaran.
"Kenaikan anggaran riset hanya bermakna jika ada ukuran jelas: berapa yang terserap industri, berapa yang berujung pada produk atau kebijakan, dan bagaimana dampaknya pada daya saing bangsa. Tanpa itu, kita hanya mengulang siklus riset yang berhenti di laporan," ujar Rerie dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Pernyataan ini merespons rencana Kemendiktisaintek yang menyiapkan anggaran riset sekitar Rp6 triliun untuk 2027.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek Fauzan Adziman menyampaikan anggaran tersebut berasal dari APBN sekitar Rp3 triliun dan hasil pengelolaan Dana Abadi Penelitian LPDP sebesar Rp1,3 triliun-Rp1,4 triliun, di luar anggaran BRIN. Pemerintah juga menyiapkan lebih dari 30 program riset bersama BRIN, dengan nilai hibah individu hingga Rp2 miliar dan konsorsium hingga Rp5 miliar.
Sementara itu, Rerie menyoroti struktur pendanaan riset nasional yang belum berubah. Belanja riset dan pengembangan Indonesia tercatat sekitar 0,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata global dan tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Secara lebih mendasar, sumber pendanaan masih didominasi pemerintah, sekitar 80 persen, sementara kontribusi industri di bawah 20 persen. Di negara maju, industri justru menanggung 60 persen hingga 70 persen belanja riset.
