“Laporan tahunan anggaran riset yang memuat angka konversi industri dan capaian target pembangunan harus disampaikan secara terbuka. Publik berhak tahu apakah Rp6 triliun itu benar-benar menjadi nilai tambah atau hanya menjadi beban anggaran,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI itu juga mendorong pemerintah untuk memperluas skema co-funding dengan industri, seperti yang telah diterapkan Kemendiktisaintek dengan kewajiban kontribusi perusahaan sebesar 15 persen.
Menurutnya, skema itu perlu diperluas dan dijadikan syarat bagi program riset strategis yang dananya bersumber dari dana abadi.
“Riset yang baik bukan yang paling mahal, tetapi yang paling jelas untuk siapa dan untuk apa. Itu ukuran yang harus kita pegang menuju 2045,” katanya.
