"Tingginya jumlah sekolah swasta tidak serta-merta diikuti akses yang setara. Faktor ekonomi dan sebaran layanan masih menjadi penghambat. Di sinilah negara harus hadir memastikan ekosistem yang adil, bukan membiarkan swasta berjalan sendiri," jelasnya.
Ia menyoroti tantangan kesejahteraan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang banyak mengabdi di sekolah swasta.
Pemerintah pada 2026 mengalokasikan tunjangan profesi guru (TPG) non-ASN sekitar Rp 11,5 triliun untuk 392.870 guru, dengan besaran Rp 2 juta per bulan bagi yang belum inpassing (proses penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan), serta menaikkan insentif dari Rp 300.000 menjadi Rp 400.000 per bulan. Mekanisme penyaluran kini dilakukan langsung ke rekening guru setiap bulan.
"Kualitas pendidikan tidak boleh ditentukan oleh status hukum sekolah, melainkan oleh kualitas layanan dan kesejahteraan pendidiknya. Guru di sekolah swasta adalah aset bangsa yang sama," kata Rerie.
