NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendesak pimpinan setiap partai politik di DPR RI untuk menindaklanjuti putusan MA dan MK terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Doli, persoalan ini perlu dibicarakan oleh masing-masing ketua umum fraksi karena tingkat urgensi yang semakin tinggi pasca MA juga ikut menyatakan syarat pendidikan SMA Gibran tidak sah.
"Karena DPR ini kan berisi partai-partai politik, ya, maka oleh karena itu saya tetap mendorong bahwa ada harus ada pertemuan pimpinan-pimpinan partai politik, ya, untuk membicarakan ini dan ini urgensitasnya makin tinggi akibat putusan Mahkamah Agung ini. Kalau kemarin cuma putusan Mahkamah Konstitusi ya mungkin kita bisa masih punya waktu lah ya, tapi dengan ada putusan Mahkamah Agung ini saya kira semakin mendesak untuk segera dibicarakan," ucap Doli di hadapan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (2/11).
Doli mengaku bahwa pimpinan masing-masing partai politik sebenarnya sering bertemu dan mereka pasti setidaknya mendengar terhadap polemik yang sedang ramai di masyarakat.
Oleh karena itu, Doli tidak heran jika pembahasan soal ijazah Gibran ini sebenarnya sudah ada, hanya saja ia tidak dapat menakar sudah sejauh mana pembicaraan tersebut bergulir.
"Tidak mungkin tidak dibicarakan, karena pasti pimpinan partai politik itu kan juga pasti punya punya mata, punya telinga, punya media untuk mendengarkan dinamika yang terjadi di masyarakat kita, pasti selalu akan ada pembicaraannya. Bahwa pembicaraannya sampai level mana itu yang kita tidak tahu, ya," jelas Doli.
Lebih lanjut, Doli mengakui pembahasan ijazah Gibran di kalangan internal Partai Golkar juga sudah terjadi. Namun, sejauh ini mereka belum mendapat arahan dari ketua umum untuk membahasnya bersama partai politik lain dalam pertemuan formal.
"Kami di Golkar juga kan sebetulnya sudah setiap ada pembicaraan antar partai politik itu sudah diberi kewenangan, mandat kepada Ketum, ya. Sampai sejauh ini kami belum mendapatkan Informasi lebih lanjut atau pertemuan formal antara pimpinan partai politik itu," kata Doli.
Walau demikian, Doli mengingatkan ketika terjadi pertemuan formal dengan para ketum parpol nanti, setidaknya mereka harus memiliki tiga prinsip utama.
Pertama, langkah apapun yang hendak ditempuh atau keputusan apapun yang hendak diambil semestinya harus mementingkan kepentingan rakyat.
