Deni melanjutkan, sikap politik yang ditunjukkannya bukan semata-mata persoalan suka atau tidak suka terhadap figur tertentu. Menurutnya, seorang wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat.
Terutama, kata Deni, ketika muncul persoalan yang menyangkut kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara. Apalagi, berkaitan dengan integritas yang seharusnya dimiliki seorang pimpinan negara."Ini bukan persoalan personal terhadap figur tertentu, tetapi menyangkut bagaimana kita menjaga marwah demokrasi, menghormati konstitusi, dan memastikan bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," ujarnya.
Deni menegaskan, persoalan legitimasi kepemimpinan tidak boleh dipandang sebagai urusan individu semata karena kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara harus menjadi perhatian bersama seluruh penyelenggara pemerintahan."Jabatan publik itu bukan sekadar kekuasaan. Ada tanggung jawab konstitusional yang melekat di dalamnya. Rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin agar amanah itu dijalankan sesuai aturan," kata dia.
"Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik, kita tidak boleh menutup mata. Justru harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi secara terbuka," tambah alumnus Universitas Airlangga itu.Deni berharap dinamika politik nasional saat ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
