"Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga memang ini harus benar-benar dipastikan memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Appi turut menyoroti persoalan disparitas harga BBM yang dinilai memicu migrasi penggunaan jenis bahan bakar di tengah warga. Pertamina diminta mengkaji kembali skema penetapan harga agar penataan distribusi tidak semakin membebani masyarakat bawah.
"Kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terkait disparitas supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat," katanya.
Pemerintah Kota Makassar berharap evaluasi penyaluran BBM ini mampu melahirkan formula kebijakan yang lebih adil serta adaptif. Penataan rantai distribusi energi sudah sepatutnya tetap mempertimbangkan mata pencaharian kelompok pekerja bermobilitas tinggi.
"Termasuk kelompok pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan seperti pengemudi ojol," tukas Appi
