Ia menekankan jajaran untuk menerapkan lima aspek dalam pengelolaan tambahan TKD tersebut seperti perencanaan dan penganggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan yang jelas, skala prioritas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan
Lalu, pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan jadwal dan target yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan, efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Setiap penggunaan anggaran harus didukung dokumen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga harus dilakukan secara konsisten
Keempat, pengawasan dan pengendalian. terkait pendampingan serta pengawasan berbasis risiko sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, harus dikedepankan