NADIKABAR.COM — Wali Kota Parepare Tasming Hamid menuai sorotan usai diduga sengaja menahan pencairan anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Parepare. Di sisi lain anggaran kegiatan serupa bagi fraksi NasDem justru dapat dicairkan tanpa hambatan.
Wakil Ketua DPRD Parepare dari Fraksi Gerindra, Yusuf Lapanna menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek tersebut digelar berdasarkan undangan partai. Namun, hingga batas akhir pembayaran, dana pendukung kegiatan tersebut tak kunjung dikucurkan oleh pihak Badan Keuangan Daerah (BKD).
"Kami sudah ajukan ke sekretariat semua undangan Bimtek ini. Berkas itu sudah ada di sebelah (keuangan). Saya tanyakan, kenapa ini tidak dibayarkan? Ternyata keuangan tidak cairkan karena tidak ada persetujuan dari Pak Wali," ungkap Yusuf Lapanna kepada NadiKabar, Selasa (1/9/2026).
Dia menilai penahanan anggaran itu sebagai langkah yang sangat mengecewakan dan merugikan. Menurutnya, Bimtek adalah sarana resmi untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD yang dilindungi undang-undang.
"Di situlah yang sebenarnya kita kecewa. Kenapa Pak Wali ini tidak mau cairkan? Itu kan haknya teman-teman untuk melakukan pendalaman terkait tugas-tugasnya yang dilakukan oleh partai," jelasnya.
Fraksi Gerindra menduga adanya perlakuan diskriminatif dalam proses pencairan anggaran Bimtek partai di DPRD Parepare. Yusuf membandingkan proses pencairan anggaran dari Fraksi NasDem yang notabenenya merupakan partai asal Tasming.
