“Pemajuan HAM yang berkelanjutan perlu dibangun melalui prinsip national ownership atau kepemilikan nasional, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kekhususan masing-masing negara maupun kawasan,” ujar dia.
Menurut Indonesia, keterhubungan yang lebih erat antara mekanisme HAM internasional dan organisasi regional dapat menciptakan koherensi dalam upaya pemajuan HAM sekaligus memperkuat efektivitas sistem HAM internasional.
AHRD menjadi salah satu bentuk kontribusi Indonesia dalam memperkuat kerja sama HAM di kawasan. Wamen HAM juga secara konsisten menghadiri penyelenggaraan forum tersebut di Sekretariat ASEAN di Jakarta sejak menjabat.
Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-63 membahas sejumlah agenda terkait badan dan mekanisme HAM PBB, termasuk Complaint Procedure, dialog interaktif dengan Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP), laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai kerja sama dengan PBB, serta Human Rights Council Advisory Committee.
