Dia membandingkan proses investasi di Indonesia dengan Vietnam yang menurutnya memungkinkan investor memulai pembangunan dalam waktu satu hingga dua pekan setelah memperoleh lahan dan perizinan.
Menurut Todotua, pemerintah perlu membenahi tata kelola, sistem, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga untuk memperpendek proses investasi.
Meski demikian, ia menyebut percepatan pelayanan tidak boleh mengabaikan persyaratan yang harus dipenuhi investor, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), serta kondisi sosial masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Sebagai salah satu upaya mengatasi hambatan investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah membentuk desk investasi di Batam, Kepulauan Riau, dan Denpasar, Bali.
Fasilitas serupa kemudian diresmikan di Medan, Sumatera Utara, dan akan diperluas ke sejumlah daerah lain, yakni Semarang, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, serta Makassar, Sulawesi Selatan.
