Wamen PANRB menegaskan, Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) dikoordinasikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Ombudsman RI, pemerintah mendorong terciptanya budaya kerja birokrasi yang tulus melayani, cepat merespons, dan berintegritas.
"Kepercayaan masyarakat, itu sederhana rumusnya. Ketulusan melayani, dan kecepatan merespon," tutur Purwadi.
Ia menambahkan pemerintah tidak boleh kaku melayani masyarakat, dan bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah daerah.
"Pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi atau pengungsian," ungkap Purwadi.
