"Kami berharap SOP Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat memperjelas pembagian peran, kelengkapan dokumen, batas waktu penanganan, serta mekanisme tindak lanjut pada setiap tahapan tanpa mengubah kewenangan masing-masing lembaga, sehingga korban dapat memperoleh layanan perlindungan dan pemulihan secara terpadu tanpa harus berpindah-pindah meja dan dapat terpantau melalui satu sistem yang terintegrasi," kata Wamen PPPA Veronica Tan.
Untuk mendukung SOP Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Kementerian PPPA juga mendorong penguatan kompetensi personel Polri, termasuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) di Mabes Polri dan Polda dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sementara Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat menyatakan dukungan terhadap gagasan penguatan layanan terpadu tersebut.