Menurutnya, kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan tetap memperhatikan norma, etika, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Romo Syafi'i menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arah kebijakan yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Dalam kebijakan tersebut, penyebaran perilaku LGBT ditempatkan dalam pembahasan ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara.

“Kementerian Agama berkewajiban mengambil langkah konkret melalui pendidikan, pembinaan keagamaan, dan penguatan ketahanan keluarga,” ujarnya.