NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengajak kepala daerah memperkuat visi kepemimpinan yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Langkah itu dinilai penting agar program di daerah terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam Lokakarya Uji Coba Modul Pelatihan Pemimpin Daerah untuk Pemenuhan Layanan Dasar yang Inklusif di Swiss-Belresort Pecatu, Badung, Bali, Selasa (3/11). Menurutnya, kepala daerah tidak cukup hanya memiliki visi yang baik, tetapi juga harus mampu menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang konkret.
Bima menambahkan, kepala daerah perlu mampu menentukan prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan keselarasan dengan agenda pemerintah pusat.
Dengan begitu, pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan tidak sekadar berorientasi pada banyaknya kegiatan. Ia juga menekankan pentingnya perspektif jangka panjang dalam merumuskan kebijakan.
Kepala daerah perlu memahami berbagai tantangan pembangunan, termasuk perubahan demografi, transformasi ekonomi, perkembangan teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Pemahaman tersebut diperlukan agar kebijakan daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini sekaligus mempersiapkan masa depan.
"Yang penting adalah membuka perspektif, mendapatkan bigger picture, dan memiliki helicopter view," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11).
Bima juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah (Pemda) membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi. Kepala daerah perlu memahami potensi ekonomi lokal dan memastikan kegiatan pembangunan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia turut mendorong Pemda memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Menurut Bima, setiap program harus disusun berdasarkan pemahaman terhadap indikator pembangunan agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan persoalan dan kebutuhan daerah.
Dalam aspek pelayanan publik, Bima menegaskan bahwa kehadiran pemerintah harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Wajah negara itu hadir di loket Dukcapil, wajah negara itu hadir di Posyandu. Wajah negara bukan ditampilkan lewat retorika yang indah, tetapi melalui petugas loket yang memberikan pelayanan dengan baik," tandasnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Team Leader Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar Kemitraan Australia dan Indonesia (SKALA), Petra Karetji, dan perwakilan Australian National University, Budy P. Resosudarmo. Hadir pula Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Matheos Tan, serta pihak terkait lainnya.
