Menurut Ribka, pembangunan fasilitas pemerintahan merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan, terlebih karena pembangunan infrastruktur di tiga wilayah DOB lainnya telah berjalan.
Ia pun mendorong agar kebutuhan anggaran pembangunan pada 2027 dapat memperoleh kepastian, khususnya untuk pembangunan KPP Papua Pegunungan dan penyelesaian Kantor MRP Papua Selatan.
"Saya juga mendorong penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh KPP DOB Papua dapat beroperasi pada tahun 2028," sambungnya.