NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kepemimpinan kepala daerah yang kuat menjadi kunci dalam mengatasi konflik yang berkaitan dengan kebebasan beragama.
Menurut Bima, kepemimpinan tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi antara Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), akademisi, aktivis, dan berbagai unsur masyarakat, bukan hanya mengandalkan aturan formal.
“Kebebasan beragama membutuhkan kepemimpinan yang berani dan adil. Kebebasan beragama membutuhkan kolaborasi di antara semua stakeholders dalam unsur masyarakat,” ujar Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan pada acara Seminar Nasional Memperkuat Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dengan tema “Dari Banjarmasin untuk Indonesia: Dari Indonesia untuk Banjarmasin” secara virtual dari Jakarta, Senin (21/9).
