NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kepemimpinan kepala daerah yang kuat menjadi kunci dalam mengatasi konflik yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Menurut Bima, kepemimpinan tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi antara Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), akademisi, aktivis, dan berbagai unsur masyarakat, bukan hanya mengandalkan aturan formal.
"Kebebasan beragama membutuhkan kepemimpinan yang berani dan adil. Kebebasan beragama membutuhkan kolaborasi di antara semua stakeholders dalam unsur masyarakat," ujar Bima dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2026).
Hal ini ia katakan pada acara Seminar Nasional Memperkuat Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dengan tema 'Dari Banjarmasin untuk Indonesia: Dari Indonesia untuk Banjarmasin' secara virtual dari Jakarta, hari ini.
Menurut Bima, isu kebebasan beragama pada dasarnya bertumpu pada ekosistem tata kelola pemerintahan yang memperhatikan keunikan setiap daerah. Ia menyebut masyarakat telah menunjukkan berbagai praktik baik dalam membangun toleransi antarumat beragama. Potensi tersebut, kata dia, perlu diperkuat melalui kolaborasi seluruh lapisan masyarakat.
