Apabila kepastian anggaran telah diperoleh, pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan direncanakan dapat dilelang lebih awal pada 2027 melalui skema kontrak tahun jamak 2027–2028.
Melalui upaya tersebut, diharapkan proses pembangunan infrastruktur dapat berlangsung lebih cepat.
Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Turut hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Pantja Dharma Oetojo, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU Adenan Rasyid, serta pejabat terkait lainnya.