NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut penerapan aplikasi digital pembayaran pajak Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization (Qresto) yang diterapkan Pemerintah Kota Medan beri kemudahan wajib pajak menunaikan kewajiban pajak-nya.
"Kehadiran QRESTO dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha atau wajib pajak restoran dalam melakukan pencatatan transaksi sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan-nya," ujar Bima Arya usai berkesempatan mencoba pengguna Qresto di Medan, Sumatera Utara, Kamis.
Ia yang didampingi Kepala Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Agha Novrian berkesempatan meninjau dan mencoba aplikasi pembayaran digital restoran pemerintah kota setempat tersebut.
Bima Arya dalam kesempatan itu mengatakan inovasi pajak tersebut juga berdampak baik bagi masyarakat karena mengetahui pajak yang dibayarkan masuk ke pendapatan asli daerah.
"Melalui sistem ini, masyarakat semakin yakin bahwa pajak yang dibayarkan melalui transaksi di restoran benar-benar tercatat dan masuk penerimaan daerah," kata dia.
Bima Arya mengapresiasi pemerintah kota setempat yang telah menerapkan aplikasi pembayaran digital Qresto pertama kali di Indonesia.
Menurut dia, inovasi berbasis digital ini memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, khususnya dari sektor pajak restoran.
"Ini menjadi dorongan positif bagi Bapenda Kota Medan untuk terus mengembangkan inovasi digital dalam pengelolaan pajak daerah," sebut dia.
Ia berharap aplikasi yang pertama kali diterapkan di Indonesia ini dapat terus berkembang sehingga penerimaan daerah dalam optimal guna mendongkrak pendapatan asli daerah.
"Dengan sistem yang semakin praktis dan transparan, proses administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih efektif.," ujarnya.
Kepala Bapenda Pendapatan Daerah Agha Novrian mengatakan penerapan Qresto merupakan komitmen untuk memperkuat transparansi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak.
"Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Agha.
