Bima menjelaskan, keberadaan 'tiga serangkai' penggerak desa tersebut diperkuat oleh dukungan BUMN dan pemerintah daerah (Pemda). Tujuannya tak lain untuk menjamin ketersediaan pasokan barang bersubsidi bagi masyarakat.
Peninjauan lapangan yang dilakukan serentak oleh para menteri dan wakil menteri ini juga bertujuan memastikan kesiapan operasional di tiap daerah. Terutama terkait ketersediaan komoditas penting, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog, LPG Pertamina, dan layanan token listrik PLN.
Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa KDKMP tidak didirikan untuk bersaing dengan toko kelontong maupun minimarket komersial. Sebaliknya, koperasi ini justru diarahkan menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Harapannya, penyaluran program bantuan sosial dan barang bersubsidi bisa menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
