Keberhasilan berbagai agenda pembangunan nasional membutuhkan aparatur pemerintahan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Peran tersebut sejalan dengan Asta Cita yang ketujuh yang merupakan misi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, tentang reformasi birokrasi, reformasi hukum, reformasi terkait dengan pemberantasan korupsi dan lain sebagainya," paparnya.
Wiyagus mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 29 Juli 2026.
Presiden menekankan kehormatan seorang aparatur negara tidak diukur dari kedudukannya, tetapi dari besarnya manfaat yang diberikan kepada rakyat. Pesan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para alumni untuk senantiasa mengutamakan pengabdian dan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Bapak Presiden juga pernah menekankan pentingnya tiga komponen utama dalam menjaga ketahanan dan keberlangsungan suatu negara, yaitu militer yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan, kepolisian dan intelijen yang kuat untuk menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri, serta aparatur pemerintahan yang profesional untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien," ungkapnya.
Wiyagus menjelaskan IPDN memiliki peran strategis dalam mencetak kader aparatur pemerintahan yang kompeten dan berintegritas. Sementara itu, IKAPTK diharapkan mampu memperkuat profesionalisme dan sinergi antaralumni guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta keberhasilan pembangunan nasional dan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Wiyagus juga mengapresiasi jajaran pengurus sebelumnya atas pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan.