NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) hingga tingkat desa. Hal tersebut disampaikan Wiyagus saat meninjau percepatan penanggulangan TBC di Rumah Sakit (RS) Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Wiyagus mengatakan penanganan TBC merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Karena itu, pemerintah bertanggung jawab memastikan tersedianya pelayanan kesehatan, baik melalui fasilitas milik pemerintah maupun swasta, agar dapat diakses oleh masyarakat.
"Kami di sini dari Kementerian Dalam Negeri sesuai tugasnya, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mungkin kami juga perlu menyampaikan bahwa urusan kesehatan ini urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan berkait dengan pelayanan dasar," kata Wiyagus, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Lebih lanjut, Wiyagus menegaskan setiap kepala daerah wajib memprioritaskan urusan kesehatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang menetapkan kesehatan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Menurut Wiyagus, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa masyarakat yang sehat. Hal ini juga sejalan dengan Asta Cita keempat yang menekankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, teknologi, sains, serta pemberdayaan pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas.
"Kami pun di sini ingin melihat secara langsung bagaimana masalah kesehatan ini benar-benar ada dalam dokumen RPJMD, RKPD, kemudian juga rencana strategis, OPD sampai di APBD," terang Wiyagus.
