Menurut Wiyagus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), hingga kader kesehatan dan kader TBC. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah mendukung penuh Kemenkes selaku pembina teknis.
Ia menjelaskan bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan pemerintah.
"Ini kan bagian dari pengejawantahan konstitusi kita, Pasal 28H [UUD 1945], bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang layak," ujarnya.
Karena itu, Kemendagri turut memastikan Pemda menjalankan tanggung jawabnya dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk bidang kesehatan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut tercermin dalam kinerja perangkat daerah, mulai dari dinas kesehatan, puskesmas, hingga posyandu.
"Kemendagri hanya ingin meyakinkan bahwa Pemkab Majalengka itu sudah benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait dengan pelayanan dasar, yaitu bidang kesehatan," jelasnya.
