"Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026," katanya.
Kemudian memperkuat kepemimpinan dan komitmen pemerintah desa. Dimana kepala desa harus mengetahui kondisi masyarakatnya, termasuk keluarga yang berisiko stunting, ibu hamil yang membutuhkan pendampingan, serta anak-anak yang memerlukan perhatian khusus.
"Pemerintah desa harus memastikan perencanaan dan penganggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat, mulai dari pendampingan ibu hamil, pemenuhan gizi balita, penguatan Posyandu, hingga peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan sehat," ujar dia.
Ia melanjutkan memperkuat kapasitas kader dan pendamping desa, khususnya Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader Posyandu, dan tenaga pendamping profesional. Karena merupakan ujung tombak pelaksanaan program karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memastikan intervensi menjangkau keluarga sasaran.
"Peningkatan kapasitas melalui pelatihan terpadu dan platform HDW Learning, harus terus diperkuat agar para kader memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian yang semakin baik," tambahnya.
