Selain itu, pengembangan energi terbarukan juga membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, pengelola kawasan konservasi, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat setempat.
“Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan pembangunan energi dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial tanpa mengabaikan keberlanjutan fungsi ekologis kawasan,” kata Rohmat.
Wamenhut pun mengajak pemangku kepentingan membahas berbagai pendekatan untuk mengembangkan energi terbarukan yang selaras dengan konservasi alam, termasuk penerapan teknologi, perencanaan berbasis sains, dan pembelajaran dari praktik pengembangan panas bumi di Indonesia maupun negara lain.
“Kita harus meninggalkan anggapan bahwa ambisi iklim dan perlindungan alam harus saling bersaing. Kualitas transisi energi tidak hanya dinilai dari emisi yang berhasil dikurangi, tetapi juga dari ekosistem yang tetap terjaga dan masyarakat yang semakin berdaya,” ujar Rohmat.
