NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengembangkan pembiayaan konservasi inovatif serta memperkuat tata kelola taman nasional.
Penegasan itu disampaikan Wamenhut Rohmat di sela konferensi iklim PBB, COP31 yang digelar di kota Antalya, Turki.
“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya,” kata dia dalam keterangannya yang diterima di Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa.
Lebih lanjut, ia mengatakan pengembangan tersebut diarahkan dari proyek percontohan menuju platform nasional yang menghubungkan pendanaan yang andal, kelembagaan yang kuat, pengelolaan lapangan yang efektif, dan hasil konservasi terukur.
“Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan,” kata Rohmat.
Ia menjelaskan, kementerian memprioritaskan pembentukan arsitektur pembiayaan yang kredibel, pengembangan instrumen yang memberikan manfaat konservasi, reformasi regulasi dan fleksibilitas keuangan, penguatan sumber daya manusia serta kapasitas pengelolaan, dan pengembangan proyek percontohan menjadi platform nasional.
Agenda transformasi Badan Layanan Umum (BLU) mencakup empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas, dengan pelaksanaan mengikuti proses persetujuan yang berlaku.
Dalam sesi panel strategis di COP31, Satgas Pembiayaan Inovatif Indonesia memaparkan sejumlah mekanisme pembiayaan yang diadaptasi dari praktik terbaik global.
Menurut Satgas, mekanisme tersebut meliputi kerangka kredit keanekaragaman hayati atau Biodiversity Credit Framework yang didukung regulasi jangka panjang serta pendanaan permanen berbasis proyek atau Project Finance for Permanence (PFP) untuk mendanai portofolio taman nasional secara menyeluruh.
Satgas juga memaparkan obligasi konservasi satwa liar atau Wildlife Conservation Bonds dan keuangan berbasis hasil atau outcome-based finance yang merujuk pada keberhasilan model perlindungan spesies seperti Rhino Bond.
CEO WWF Indonesia sekaligus anggota satgas Aditya Bayunanda menyambut baik langkah pemerintah membangun arsitektur keuangan konservasi tersebut.
“Kami melihat adanya sinyal positif yang sangat kuat dari pendekatan terstruktur yang diambil Indonesia,” kata Aditya.
Menurut dia, kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra global membuka peluang untuk mengubah pendanaan konservasi yang berbasis amal menjadi model yang digerakkan oleh investasi guna mendukung ekonomi positif-alam atau nature-positive economy.
