NADIKABAR.COM — Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus mengawal pelaksanaan reforma agraria di sektor perkebunan kelapa sawit melalui penguatan kelembagaan koperasi. Langkah ini ditempuh untuk memastikan penataan kembali kawasan hutan dan lahan sawit yang diambil alih negara tidak berhenti pada penguasaan aset semata, tetapi bermuara pada kepemilikan masyarakat secara kolektif melalui koperasi. Dengan demikian, kesejahteraan petani rakyat diharapkan dapat meningkat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah dalam Seminar Nasional bertajuk "Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat" di Balai Serindit, Pekanbaru, Riau, Rabu (18/11/2026).

Turut hadir Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus, Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Helmi D, Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara Tuhu Bangun, Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara Seger Budiarjo, Direktur SDM dan Umum PT Agrinas Palma Nusantara Erry Herman, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau Muhammad Taufiq Oesman Hamid, serta unsur Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Riau.

Farida menilai Riau merupakan salah satu provinsi strategis untuk meningkatkan kapasitas koperasi di sektor kelapa sawit. Pasalnya, luas perkebunan sawit di wilayah tersebut mencapai sekitar 3,87 juta hektare dengan tingkat produksi crude palm oil (CPO) mencapai 9,46 juta ton. Angka ini menyumbang sekitar 20 persen dari total produksi CPO nasional.

"Reforma agraria tidak boleh berhenti di penguasaan negara melalui PT Agrinas Palma Nusantara. Mereka hanya mengatur tata kelola. Ujungnya adalah untuk rakyat. Maka, para petani sawit harus mampu mengelola lahan yang diberikan tersebut agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat," ujar Farida dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

Dia mengatakan koperasi, terutama yang bergerak di sektor kelapa sawit, harus memiliki kekuatan yang setara dengan BUMN. Melalui wadah koperasi, lahan produksi dan permodalan petani yang selama ini terbatas dapat dikonsolidasikan untuk mencapai skala usaha yang lebih besar sehingga mampu meningkatkan daya tawar.