Melalui DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah berupaya menyatukan data tersebut sebagai dasar perencanaan dan penyaluran program perlindungan sosial. Ke depan, pemutakhiran data dilakukan melalui sistem digital dengan mengintegrasikan data kependudukan dan berbagai sumber informasi pemerintah.
"Mudah-mudahan di 2027 data yang sedang diregistrasi itu sudah bisa digunakan. Sehingga perintah Bapak Presiden bahwa bantuan sosial harus berdasarkan data dan tepat sasaran betul-betul bisa terwujud," jelas Agus.
Selain memastikan bantuan sosial tepat sasaran, Kemensos juga mendorong perubahan pendekatan bantuan sosial menjadi pemberdayaan sosial. Agus berharap masyarakat yang masih produktif dapat bekerja, memiliki penghasilan sendiri, dan membangun kemandirian ekonomi.
Pada kesempatan ini, Agus juga menyoroti penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
Ia menyebut masih terdapat sekitar 4,1 juta anak di Indonesia yang tidak bersekolah karena persoalan ekonomi. Sementara itu, Sekolah Rakyat saat ini telah menjangkau sekitar 45 ribu siswa di 182 lokasi.
"Pak Presiden tidak ingin kalau orang tuanya miskin. Orang tuanya tukang becak anaknya ikut jadi tukang becak. Kalau bapaknya pemulung, Pak Presiden tidak ingin anaknya ikut menjadi pemulung. Maka harus diputus," tegasnya.
