Agus Jabo menjelaskan Sekolah Rakyat hadir sebagai strategi utama dalam mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Berdasarkan data BPS per Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 22,93 juta jiwa, dengan 2,2 juta di antaranya berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Selain itu, terdapat sekitar 4,1 juta anak usia sekolah berstatus tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi.
"Bapak Presiden menekankan bahwa kemiskinan di Indonesia sering kali merupakan kemiskinan struktural atau transmisi, di mana orang tua yang miskin menyebabkan anak-anaknya ikut terperangkap dalam kemiskinan. Sekolah Rakyat ini dibangun melalui payung hukum Inpres Nomor 8 Tahun 2025 untuk memutus rantai tersebut," katanya.
Lebih lanjut, Agus Jabo memaparkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin kerap membawa beban emosional dan trauma atau yang disebut di Kemensos sebagai 'luka sosial'. Data menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga dari sekitar 45 ribu peserta didik memiliki penghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan, 1 dari 3 keluarga siswa Sekolah Rakyat masih menumpang atau menyewa rumah, 2 dari 3 keluarga menanggung empat jiwa atau lebih, serta hampir setengah ayah siswa sekolah rakyat bekerja sebagai petani dan buruh harian.
Kemudian 1 dari 3 siswa Sekolah Rakyat membutuhkan pendampingan masalah emosional akibat berbagai dinamika kerentanan sosial di lingkungannya, satu dari enam anak kehilangan ayah, ibu, atau keduanya, 181.884 anak usia sekolah ditemukan sudah bekerja dan 736 anak sedang menjalani proses rehabilitasi di sentra-sentra Kemensos.
"Mereka mengalami kekurangan gizi dan masalah kesehatan, lingkungan keluarga yang sangat rendah, serta anak-anak ini kekurangan kasih sayang dan perhatian," tuturnya.
