Gibran mundur hanya sehari setelah dirinya sempat menyatakan siap melawan dan buka-bukaan di PTUN untuk membuktikan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK," kata Gibran di Istana Wapres, Selasa (10/11).
Di waktu yang bersamaan, DPR secara resmi juga telah menerima usulan untuk memulai proses hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran karena dianggap tak lagi memenuhi syarat sebagai wapres.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah meneken tanda tangan usulan HMP. Jumlah itu telah memenuhi syarat dari batas minimal 25 anggota DPR.
Sebelum tiba di parlemen, Gibran beberapa saat sebelumnya sempat berpamitan dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden (Satwapres) RI.
Setelah resmi menyerahkan surat pengunduran diri, MPR selanjutnya akan menggelar sidang istimewa MPR untuk menyatakan kekosongan kursi wakil presiden. Ketentuan itu telah diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD / UU MD3.
