Nelayan dengan ukuran kapal di bawah 30 gross tonnage (GT) yang belum memiliki surat rekomendasi diminta segera mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.
Wapres meminta agar data nelayan yang terkendala dihimpun sehingga proses pengurusannya dapat segera ditindaklanjuti.
"Pak Seswapres (Plt. Sekretaris Wapres), tolong minta daftar nama nelayan yang belum dapat surat rekomendasi, kita teruskan ke BPH Migas dan KKP agar kepengurusan bisa segera diselesaikan. Untuk pengerukan dan pembangunan talud kita koordinasikan ke Kementerian PU," imbau Wapres.
Selain memastikan tindak lanjut melalui koordinasi antarlembaga, Wapres juga membuka ruang komunikasi agar aspirasi nelayan dapat terus dipantau setelah kunjungan berlangsung. Ia meminta perwakilan nelayan mencatat nomor kontak pejabat pendamping untuk mengetahui perkembangan penanganan berbagai persoalan yang disampaikan.
Dalam dialog tersebut, aspirasi mengenai ketersediaan solar juga disampaikan langsung oleh nelayan. Agustin mengapresiasi kebijakan penyediaan solar khusus bagi kapal nelayan berukuran GT 31–200 yang dinilainya membantu kelancaran aktivitas melaut.
