Di sisi lain, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, Junanto Herdiawan, mengatakan kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur ekonomi dan industri menjadi salah satu isu penting dalam WJES 2026.
Menurut dia, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Kondisi tersebut, antara lain, terlihat pada perkembangan industri kendaraan listrik yang belum sepenuhnya diikuti penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi di sejumlah sekolah.
"Ini menjadi persoalan link and match yang harus kita tingkatkan. Bagaimana pendidikan vokasi bisa menyesuaikan kebutuhan industri yang terus berkembang," tuturnya.
Ia berharap hasil penelitian dan gagasan akademisi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih kuat, terarah, dan dapat diterapkan. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan melalui WJES tidak berhenti pada kajian akademis.
Junanto menjelaskan, pelibatan 16 OPD dalam penyusunan 45 rekomendasi kebijakan merupakan upaya untuk memastikan hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya semakin diperlukan di tengah kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat menghasilkan gagasan pembangunan yang tepat sasaran.
Seluruh hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan WJES 2026 kemudian diserahkan secara simbolis kepada Wakil Gubernur Jawa Barat dalam bentuk buku kompilasi. Dokumen tersebut diharapkan menjadi instrumen pendukung pembangunan ekonomi Jawa Barat.
