Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, dan dokumen perjanjian kerja yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.
Untuk dugaan tindak pidana perdagangan orang, penyidik menerapkan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
Polda Jatim juga berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman dan layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan para korban.
Selain itu, kepolisian berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Juanda terkait status keimigrasian tersangka. Adapun tindak lanjut administratif keimigrasian menjadi kewenangan instansi terkait.
