"Terlebih, terdapat indikasi perekrutan melalui media sosial, tawaran pekerjaan dengan imbalan besar, serta jaringan keluarga dan pertemanan. Persoalan ini tidak hanya menyangkut keputusan individu, tetapi juga dugaan jaringan perekrutan lintas negara yang berpotensi melibatkan tindak pidana perdagangan orang," paparnya.
Dave meminta adanya evaluasi penanganan persoalan tersebut. Dia mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum, kementerian terkait, serta perwakilan RI di luar negeri.
"Evaluasi perlu dilakukan melalui penguatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan perwakilan RI di luar negeri," katanya.
"Jaringan perekrut, perantara, hingga aliran dana perlu ditelusuri agar pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari praktik tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengawasan terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, termasuk yang menggunakan visa kunjungan atau pendidikan sebagai kedok, juga perlu diperkuat," sambung dia.
Lebih lanjut, Dave menilai edukasi kepada masyarakat harus diperluas. Masyarakat perlu memahami bahwa tawaran pekerjaan dengan imbalan besar di negara yang sedang dilanda konflik bersenjata punya risiko tinggi.
"Terutama jika identitas pemberi kerja, kontrak, dan jenis pekerjaannya tidak jelas. Pemerintah perlu memperluas sosialisasi melalui kanal digital dan perwakilan RI di luar negeri agar masyarakat dapat memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan sebelum mengambil keputusan," ungkapnya.
