NADIKABAR.COM — Organisasi konservasi WWF-Indonesia menilai Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dapat diperkuat, antara lain pada aspek bebas deforestasi, untuk mendukung pemenuhan persyaratan Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
CEO WWF-Indonesia Aditya Bayunanda mengatakan penilaian tersebut menjadi salah satu arah kerja sama WWF-Indonesia dengan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk menjembatani tuntutan keberlanjutan pasar global dengan kondisi di negara produsen.
"Dalam konteks Indonesia dengan ISPO, sebenarnya tidak terlalu jauh untuk memastikan ISPO dapat digunakan untuk kepatuhan EUDR. Itu berarti memastikan aspek bebas deforestasi menjadi bagian dari standar," kata Aditya di Jakarta, Jumat.
WWF-Indonesia dan CPOPC pada Jumat menandatangani nota kesepahaman mengenai kemitraan pengetahuan untuk komoditas berkelanjutan.
Menurut Aditya, kerja sama tersebut tidak diarahkan untuk membuat standar atau sistem baru, melainkan memperkuat standar yang telah tersedia.
Ruang lingkup kerja sama antara lain mencakup penguatan penerimaan global terhadap minyak sawit berkelanjutan, penerapan keberlanjutan di sepanjang rantai pasok, dialog multipemangku kepentingan, peningkatan pemahaman mengenai EUDR, serta penguatan kapasitas pekebun kecil.
Aditya menilai pemenuhan persyaratan EUDR dimungkinkan bagi sebagian besar perkebunan di Indonesia.
Namun, dukungan pemerintah tetap dibutuhkan agar pekebun kecil tidak tertinggal dalam memenuhi persyaratan dan tetap memiliki akses ke pasar.
"Setidaknya dalam konteks Indonesia, kepatuhan EUDR dimungkinkan bagi sebagian besar perkebunan. Dengan upaya pemerintah, pekebun kecil tidak ditinggalkan sehingga mereka juga memiliki peluang dan akses yang sama ke pasar tersebut," ujarnya.
Sebagai bagian dari persiapan menghadapi EUDR, Kementerian Perdagangan sebelumnya menyiapkan proyek percontohan bersama salah satu eksportir untuk membangun model pemenuhan regulasi tersebut bagi komoditas Indonesia.
