Namun, Adhy mengatakan, Pemprov Jatim telah resmi menolak permohonan hibah yang diajukan yayasan Iqdam untuk tahun anggaran 2027 tersebut.
Pasalnya pemerintah harus bertindak rasional dalam mengelola anggaran dan menyeleksi setiap permohonan yang masuk. Penolakan itu, kata Adhy, dilakukan karena keterbatasan kas daerah.
"Tapi, Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang," ujarnya.
Adhy pun dengan tegas memastikan proposal yang diajukan majelis yang diasuh Iqdam itu dicoret sepenuhnya dan tidak akan dibiayai melalui alokasi hibah provinsi tahun depan.
