NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal isu namanya jadi salah satu yang diusulkan ke MPR untuk menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Yusril mempersilakan segala aspirasi yang muncul.

"Dan saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya, itu masyarakat, ya. Publik silakan saja saya enggak bisa berkomentar apa-apa," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menyerahkan semua keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia yakin Prabowo memiliki gambaran politik yang baik untuk membantu menyelesaikan pemerintahan dalam 3 tahun mendatang.

"Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebutkan Prabowo harus menyetor 2 nama calon wakil presiden kepada MPR dalam kurun 14 hari setelah MPR mengeluarkan surat permintaan.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," kata Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Saat ini, MPR baru akan memproses surat pengunduran diri Gibran. MPR akan mengadakan rapat pimpinan untuk menindaklanjuti pengunduran diri. Setelah rapat pimpinan MPR, majelis akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan MPR dan juga kelompok DPD.

Per hari ini atau hari pengunduran diri Gibran, MPR total memiliki waktu 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif.

"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," kata Muzani.