Mekanisme tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, dengan batas waktu pemilihan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Yusril menegaskan mekanisme penggantian Wakil Presiden yang mengundurkan diri berbeda dengan pergantian Presiden Soeharto pada 1998. Ketika Soeharto berhenti sebagai Presiden, Wakil Presiden B.J. Habibie secara otomatis menggantikannya.
Namun, jika Wakil Presiden yang mengundurkan diri, tidak ada pejabat yang otomatis menggantikan posisinya. Pengisian jabatan tersebut harus dilakukan melalui pemilihan oleh MPR.
Ia menambahkan, pemilihan Wakil Presiden pengganti tidak dilakukan melalui pemilu langsung oleh rakyat maupun melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses pemilihan sepenuhnya dilakukan oleh MPR.
