Menko Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendera menyebut MPR tak perlu lagi menggelar sidang paripurna membahas persetujuan Gibran Rakabuming yang mundur dari Wak
"Beda, kan kalau Pak Harto itu Presiden. Karena Presiden berhenti, otomatis digantikan oleh Wakil Presiden," ujarnya.
"Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden, kan enggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan. Tapi pemilihannya bukan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan KPU. Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU," lanjutnya.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
