NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah melakukan penyelidikan internal terkait pembunuhan operator sensor kayu di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Setiap terjadi kasus pembunuhan di Papua, pemerintah tentu seperti biasa juga akan melakukan penyelidikan dan penyidikan internal, baik oleh kepolisian maupun oleh TNI," kata Yusril dalam konferensi pers seusai penyerahan rekomendasi program kerja 2027 kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa.

Seorang operator sensor kayu berinisial JW alias U (42) ditemukan tewas di Kampung Key-Key, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 13 November 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, jenazah yang dievakuasi ke RSUD Dekai mengalami luka terbuka, memar, dan patah tulang di beberapa bagian tubuh yang diduga akibat kekerasan.

Terkait penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam peristiwa tersebut, Yusril mengatakan pemerintah menghormati kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan secara independen.

Ia menegaskan Komnas HAM memiliki kewenangan menjalankan tugas tersebut secara mandiri di lapangan, sedangkan pemerintah menghormati proses yang dilakukan lembaga itu.

"Komnas HAM otomatis akan melakukan pemantauan dan penyelidikan di lapangan. Pemerintah menghormati apa yang dilakukan Komnas HAM sesuai dengan tugasnya," ujarnya.

Yusril mencontohkan koordinasi pemerintah dengan aparat penegak hukum dan Komnas HAM ketika terjadi insiden yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia di Kabupaten Pidie, Aceh, beberapa minggu sebelumnya.

Saat peristiwa itu terjadi, Yusril yang kebetulan berada di Aceh langsung berkoordinasi dengan Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh untuk memastikan proses penyelidikan dan penyidikan berjalan.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menerima pemberitahuan dari Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengenai rencana penerjunan tim lembaga itu ke Aceh untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut.

Menurut Yusril, pemerintah memberikan dukungan agar proses pengungkapan fakta dapat berjalan tanpa hambatan.

"Kami mempersilakan Komnas HAM melakukan tugasnya. Kami membantu dan jangan ada yang menghalang-halangi supaya fakta itu dapat terungkap dengan sejelas-jelasnya," kata Yusril.